logo Pengadilan Negeri Ponorogo website ramah difable

Info Delegasi Sistem penelusuran perkara
ecourt

Proses Berperkara PNBP





APLIKASI ONLINE

Panjar Biaya Perkara Perdata

Informasi Panjar Biaya Perkara Perdata

Pengadilan Negeri Ponorogo Kelas IB

                                                                                  

Panjar Biaya Perkara Perdata tahun 2021 :   disini

Standar Layanan Pengadilan

Standar Pelayanan
Pengadilan Negeri Ponorogo Kelas IB
 
Standar Pelayanan
 
Berangkat dari niat untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan, meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan di bawahnya dengan sebaik-baiknya, dan untuk memenuhi amanat UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka pada tanggal 9 Februari 2012 Ketua Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan sebagai dasar bagi setiap satuan kerja pada seluruh badan peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Klik link Berikut untuk Melihat beberapa File terkait dengan Standar Pelayanan :

LHKPN / LHKASN

LAPORAN LHKPN LHKASN

PENGADILAN NEGERI PONOROGO KELAS IB

 

Berikut adalah Laporan LHKPN /LHKASN personil Pengadilan Negeri Ponorogo :

1. LHKPN dan LHKASN 2021 (dilaporkan Pada Tanggal 02 Februari 2022)

     Klik Disini LHKPN dan LHKASN 2021

 

2. LHKPN dan LHKASN 2022

3. LHKPN dan LHKASN 2023

   

 

 

 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

 

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

    Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
    Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
    Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

 

Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

    Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
    Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
    Menteri;
    Gubernur;
    Hakim;
    Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
    Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)

 

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Harta kekayaan ASN merupakan ranah pribadi namun tidak sepenuhya menjadi privat melainkan menjadi sarana pengendalian dalam penyelenggaraan negara dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Pelaporan harta kekayaan berdasarkan :

 

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;

 

Sesuai ketentuan bahwa seluruh pegawai ASN wajib menyampaikan LHKASN, pejabat yang memangku jabatan strategis dan rawan KKN, para pengelola anggaran dan panitia pengadaan barang dan jasa wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecuali bagi pejabat yang sudah masuk dalam wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diantaranya meliputi :

    Pejabat Eselon II/ Kepala SKPD;
    Direktur dan Wakil Direktur Rumah Sakit/ BLUD;
    Camat;
    Kepala Unit Pelaksana Teknis;
    Lurah; dan
    Auditor/ P2UPD;
    Pejabat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

PNBP

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN PNBP

Pengadilan Negeri Ponorogo Kelas IB

 

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN PNBP TAHUN 2020 :

Klik Disini

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN PNBP TAHUN 2021 :

Klik Disini

Sub Kategori


Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

ColorsPencarian cepat Dokumen Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo dan Pengadilan Lainnya di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

SIWAS MARI

ColorsLaporkan!!! SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya. .

Kunjungi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

ERATERANG (Surat Keterangan Elektronik)

Mengurus Surat keterangan Elektronik menjadi lebih mudah dan efisien dengan Aplikasi online ERATERANG (Surat Keterangan Elektronik) Mahkamah Agung RI...

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyWebsite E-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi


Terima kasih atas kunjungan anda di Website Pengadilan Negeri Ponorogo Kelas IB. Update berita dan kegiatan dapat dilihat pada akun Instagram PN Ponorogo "pn_ponorogo_". Untuk Sidang Tilang tidak perlu hadir di Persidangan, Pelanggar dapat mengambil barang bukti di Kejaksaan Negeri Ponorogo.