logo mahkamah agung website ramah difable

Info DelegasiSistem penelusuran perkara


Proses Berperkara 182 SOSIALISASI PERMA NO 3 DAN APLIKASI MIS

RAPAT DINAS BULAN MEI DAN SOSIALISASI PERMA NO.3 SERTA APLIKASI MIS

Pada hari ini,Kamis 09 mei 2018 diadakan rapat dinas bulan Mei 2018 di ruang sidang cakra Pengadilan Negeri Ponorogo. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan negeri Ponorogo, ibu Dr.Trimira Handayani,SH.MH. Sebelum dilaksanankannya brifing dan rapat dinas bulan mei terlebih dahulu Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo menyampaikan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

 

Yang dimaksud dengan administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan guagatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaiam dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha Negara dengan menggunakan system elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Disamping itu disosialisasikan juga Aplikasi yang baru dari Dirjen Badilum yaitu Monitoring Implementasi SIPP (MIS). Aplikasi MIS ini merupakan aplikasi pendukung untuk aplikasi SIPP yang sangat membantu bagi para penggunanya,terutama di bagian kepaniteraan. Aplikasi MIS ini dapat memonitoring kepatuhan penggunanya (user), akurasi data yang di input, validitas data dan kelengkapan data di SIPP.

Dengan diterbitkannya Perma no.3 tahun 2018 dan Aplikasi SIPP ini, Ketua Pengadilan Negeri Ponorgo berharap dapat meningkatkan kinerja serta  diharapkan proses perkara pada pengadilan lebih efektif dan efisien, sehingga masyarakat pencari keadilan dapat mendapatkan pelayanan yang prima.


Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

ColorsPencarian cepat Dokumen Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo dan Pengadilan Lainnya di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

SIWAS MARI

ColorsLaporkan!!! SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya. .

Kunjungi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi


Untuk Sidang Tilang tidak perlu hadir di Persidangan, Pelanggar langsung membayar denda dan mengambil barang bukti di Kejaksaan Negeri Ponorogo