Pada hari ini,Kamis 09 mei 2018 diadakan rapat dinas bulan Mei 2018 di ruang sidang cakra Pengadilan Negeri Ponorogo. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan negeri Ponorogo, ibu Dr.Trimira Handayani,SH.MH. Sebelum dilaksanankannya brifing dan rapat dinas bulan mei terlebih dahulu Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo menyampaikan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo kelas 1B, Ibu Dr.Henny Trimira Handayani,SH.MH diadakan rapat dinas Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Negeri Ponorogo. Adapun 8 Area yang harus dilaksanakan dan di evaluasi dalam Program Reformasi Birokrasi adalah sebagi berikut :

1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan peraturan perudang-undangan;
3. Penataan dan Penguatan organisasi;
4. PenataanTata Laksana;
5. Penataan Sistem Manajemen SDM;
6. Penguatan Akuntabilitas;
7. Penguatan Pengawasan; dan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pada Hari Kamis, 12 April 2018 bertempat di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Ponorogo telah dilaksanakan Rapat Dinas Bulan April di Pengadilan Negeri Ponorogo. Rapat Dinas ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Ibu Dr.Henny Trimira Handayani, SH.MH didampingi oleh Panitera ibu Sunarti,SH dan Plt.Sekretaris Pengadilan Negeri Ponorogo Bapak Andi Andhoko Putro.SH, serta dihadiri oleh seluruh Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pegawai Pengadilan Negeri Ponorogo.

Pada hari selasa, 2 Januari 2018, Pengadilan Negeri Ponorogo Kelas IB mengadakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Program Pos Bantuan Hukum (Posbakum) tahun 2018. Penandatanganan kerja sama ini merupakan implementasi pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Mahkamah Agung RI dan Badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya harus memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu.