Pada hari selasa (26/03/19) Tim asssesment surveilan dari Pengadilan Tinggi Surabaya datang ke Pengadilan Negeri Ponorogo dalam rangka surveilans ke 2 Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) sekaligus Surveilan Zona Integritas dan Pengawasan di Pengadilan Negeri Ponorogo.

Dengan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung )RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik, yang poluler dengan nama E-Court atau pendaftaran (e-filling), pembayaran (e-payment) serta pemanggilan (e-summon) secara online, maka dalam rangka penerapan e-Court di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pada hari Jum'at 14 Desember 2018 Pengadilan Negeri Ponorogo bekerja sama dengan Pengadilan Agama Ponorogo menggelar sosialisasi E-Court yang dihadiri oleh para advokat diwilayah hukum Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Ponorogo.

Dalam rangka upaya Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 di lingkungan Pengadilan Negeri Ponorogo Kelas IB digelar Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Ponorogo dan Jajaran Forkopimda kabupaten Ponorogo, yaitu dari Kepala Kepolisian Resort Ponorogo, Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo, Komandan Kodim 0802 Ponorogo, Ketua DPRD kabupaten Ponorogo,  dihadiri juga oleh Ketua DPC Peradi Kab. Ponorogo, Rektor IAIN Ponorogo dan Rektor Unmuh Ponorogo yang sekaligus sebagai Saksi dan menandatangani piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di wilayah  Pengadilan Negeri Ponorogo.

Kepada Yth :

Pengacara/Advokat di Wilayah Hukum

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Ponorogo

di-

Tempat